Contoh Surat Kuasa

-


S U R A T   K U A S A
Nomor :
Yang bertanda tangan di bawah ini            :
Nama              :
Umur              :
Pekerjaaan     :
Alamat            :
Yang selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.
Dengan ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang disebut di bawah ini, dan selanjutnya menerangkan telah memberi kuasa penuh kepada:
Drs. H. Amir Hamzah Pane, Apt, S.H, M.H, MM

Yang seluruhnya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum di  AHP & Partners, alamat : Mall Epicentrum Walk, Office Suite A 529 Kawasan Epicentrum Utama Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia - Telp (021) 95565006 Fax (021) 46275181, yang selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.
KHUSUS
Untuk atas nama PEMBERI KUASA bertindak secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri mewakili PEMBERI KUASA sebagai PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang beralamat Jl. (_____________) selaku TERGUGAT atas transfer uang melalui Bank HSBC Singapura sebesar $ 1.500.000 (satu juta lima ratus dollar Amerika) tertanggal 16 Desember 2017.
Selanjutnya untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, maka Penerima Kuasa diberi hak untuk melakukan segala upaya maupun tindakan hukum antara lain : Menghadap di muka Pengadilan, menghadap Pejabat dan/atau Orang Perorangan yang terkait dengan perkara, melakukan mediasi, mengajukan Gugatan, mengajukan Replik, mengajukan Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR dan mengajukan Kesimpulan (Konklusi) serta hal lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa diperkenankan  melakukan segala upaya hukum yang dianggap penting sebagai mana tujuan yang dikehendaki dari Pemberian Kuasa.
Selanjutnya, Kuasa ini diberikan Hak Subtitusi dan Hak Retensi.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,    Agustus 2017
          Penerima  Kuasa I                                                                                   Pemberi  Kuasa

Drs. Amir Hamzah Pane, Apt, S.H, M.M, MH                                              

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kaitan Penghidupan yang Layak dengan Penetapan Upah

-
Sharing Hukum Analisis tentang Kebijakan Upah Minimum di Indonesia dalam kaitannya dengan Pekerjaan atau Penghidupan yang Layak (Pasal 27 ayat 2 UUD 45) Dalam penentuan upah minimum pada suatu daerah terdapat beberapa hal yang patut dikaitkan dengan UUD 45 terutama dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak. 1.        Kebutuhan Hidup Layak sebagai Komponen Penentuan Upah Minimum Penggunaan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam komponen dalam penentuan upah minimum sejah tahun 2005 sudah barang tentu merupakan sinyal yang baik dalam peningkatan kesejahteraan pekerja, terutama setelah sebelumnya hanya menggunakan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Meskipun demikian apabila dilihat pada 4.2. masih banyak daerah yang masih belum memenuhi upah minimum di daerah sebesar KHL. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata rasio upah minimum terhadap KHL yang hanya sebesar 84% atau dengan kata lain masih cukup berada jauh dibawah KHL, meskipun di...
Baca selengkapnya

Hukum Asuransi

-
Sharing Hukum Artikel dari :  https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dsar-dasar-hukum-asuransi/ .                 DEFINISI DAN UNSUR ASURANSI Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu  evenemen  (peristiwa tidak pasti). Menurut Ketentuan Undang–undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Pebruari 1992 tentang Usaha Perasuransian (“UU Asuransi”), Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan y...
Baca selengkapnya

Perizinan Developer Perumahan

-
Sharing Hukum IZIN PRINSIP Ijin prinsip dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang biasanya dituangkan dalam bentuk surat keputusan bupati/wali kota. Pemerintah daerah mewajibkan setiap perusahaan yang akan mengajukan ijin prinsip memenuhi seluruh persyaratan legalitas suatu badan usahan seperti akta pendirian perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Selanjutnya yang perlu Anda lengkapi adalah uraian rencana proyek yang akan dibangun berikut peta lokasi dan rencana siteplan atau rencana tapak bangunan. Persyaratan lainnya adalah sertifikat tanah dan keterangan jumlah tenaga kerja yang akan digunakan. Setelah semua persyaratan lengkap lalu pemohon mengisi formulir permohonan di kantor pelayanan perijinan. Pada umumnya saat ini setiap daerah sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga pelayanan perijinan dilakukan di satu gedung saja. IZIN LOKASI Menurut Peraturan...
Baca selengkapnya