Contoh Surat Kuasa

-


S U R A T   K U A S A
Nomor :
Yang bertanda tangan di bawah ini            :
Nama              :
Umur              :
Pekerjaaan     :
Alamat            :
Yang selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.
Dengan ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang disebut di bawah ini, dan selanjutnya menerangkan telah memberi kuasa penuh kepada:
Drs. H. Amir Hamzah Pane, Apt, S.H, M.H, MM

Yang seluruhnya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum di  AHP & Partners, alamat : Mall Epicentrum Walk, Office Suite A 529 Kawasan Epicentrum Utama Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia - Telp (021) 95565006 Fax (021) 46275181, yang selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.
KHUSUS
Untuk atas nama PEMBERI KUASA bertindak secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri mewakili PEMBERI KUASA sebagai PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang beralamat Jl. (_____________) selaku TERGUGAT atas transfer uang melalui Bank HSBC Singapura sebesar $ 1.500.000 (satu juta lima ratus dollar Amerika) tertanggal 16 Desember 2017.
Selanjutnya untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, maka Penerima Kuasa diberi hak untuk melakukan segala upaya maupun tindakan hukum antara lain : Menghadap di muka Pengadilan, menghadap Pejabat dan/atau Orang Perorangan yang terkait dengan perkara, melakukan mediasi, mengajukan Gugatan, mengajukan Replik, mengajukan Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR dan mengajukan Kesimpulan (Konklusi) serta hal lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa diperkenankan  melakukan segala upaya hukum yang dianggap penting sebagai mana tujuan yang dikehendaki dari Pemberian Kuasa.
Selanjutnya, Kuasa ini diberikan Hak Subtitusi dan Hak Retensi.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,    Agustus 2017
          Penerima  Kuasa I                                                                                   Pemberi  Kuasa

Drs. Amir Hamzah Pane, Apt, S.H, M.M, MH                                              

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Peraturan Pemerintah Terkait Pertanahan

-
Sharing Hukum 1.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953  Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara 2.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1958  Tentang Pelaksanaan Undang Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir ( Undang Undang No. 1 Tahun 1958 , Lembaran Negara No. 2 Tahun 1958) 3.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959  Tentang Pokok-Pokok Pelaksanan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda 4.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1959  Tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda 5.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1959  Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi 6.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1959  Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Yang Besar Milik Belanda Beserta Cabang Cabangnya dan Anak Anak Perusahaannya Yang Dikenakan Nas
Baca selengkapnya

Keputusan Menteri No. 78 Tahun 2001 Tentang Pesangon

-
Sharing Hukum KEPUTUSAN MENTERI   TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR :   KEP-78   /MEN/2001 TENTANG PERUBAHAN   ATAS BEBERAPA PASAL KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA   REPUBLIK   INDONESIA NOMOR KEP-150/MEN/2000 TENTANG PENYELESAIAN   PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, DAN GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.       bahwa dalam pelaksanaannya beberapa pasal dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan memerlukan penyempurnaan sehingga beberapa pasal Keputusan Menteri Tenaga Republik Indonesia Nomor KEP- 150/MEN/2000 perlu diubah; b.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputus
Baca selengkapnya

Memilih Menggunakan UMP atau UMK

-
Gambar
Sharing Hukum Pasal 1 : 1.    Upah Minimum  adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. 2.   UMP  adalah Upah Minimum yang  berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. 3.      UMK  adalah   Upah Minimum yang  berlaku di wilayah kabupaten/kota. Sebagaimana gambar diatas maka dapat dilihat bahwa penetapan UMP dan UMK merupakan produk hukum gebernur atau dengan kata lain berlakunya UMP dan UMK atas berlakunya Peraturan Gubernur (PERGUB). Secara teori peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan conflicting regulation (konflik norma) dikenal Asas “ Lex Specialist Derogat Lex Generalis ” atau dalam Bahasa Indonesia disebut hukum yang spesifik mengesampingkan hukum bersifat umum. Melihat kondisi perbedaan besaran UMP dan UMK maka dapat dikatakan bahwa UMK merupakan norma yang spesifik sehingga mengesampingkan UMP yang bersifat umum. Dalam Peraturan Menteri Tena
Baca selengkapnya