example of CV

-

open this page : http://linkd.in/fiTSZ6m


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERJANJIAN JASA HUKUM

-
Sharing Hukum Pada hari ini        , tanggal     bulan      tahun 2017, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Umur : Pekerjaaan : Alamat : Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. Drs. Amir Hamzah Pane, Apt, S.H, M.H, MM, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di  AHP & Partners, alamat : Mall Epicentrum Walk, Office Suite A 529 Kawasan Epicentrum Utama Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 Indonesia - Telp (021) 95565006 Fax (021) 46275181. Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Bahwa PIHAK PERTAMA sepakat untuk menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Kuasa Hukumnya dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menjadi kuasa hukum PIHAK PERTAMA. Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengatur hubungan hukum tersebut dalam bentuk Perjanjian Pemakaian Jasa Hukum dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut  (“Perjanjian”) : Pasal 1 Ruang Lingkup PIHAK KEDUA memberikan pelayanan jasa ...
Baca selengkapnya

Terminologi HKI

-
Sharing Hukum BENIH tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman. (Pasal 1 Angka 7 UU 29/2000 tentang PVT) CIPTAAN setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. (Pasal 1 Angka 3 UU 28/2014 tentang Hak Cipta) DESAIN INDUSTRI suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Angka 1 UU 31/2000 tentang Desain Industri) DESAIN TATA LETAK kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut...
Baca selengkapnya

Perizinan Developer Perumahan

-
Sharing Hukum IZIN PRINSIP Ijin prinsip dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang biasanya dituangkan dalam bentuk surat keputusan bupati/wali kota. Pemerintah daerah mewajibkan setiap perusahaan yang akan mengajukan ijin prinsip memenuhi seluruh persyaratan legalitas suatu badan usahan seperti akta pendirian perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Selanjutnya yang perlu Anda lengkapi adalah uraian rencana proyek yang akan dibangun berikut peta lokasi dan rencana siteplan atau rencana tapak bangunan. Persyaratan lainnya adalah sertifikat tanah dan keterangan jumlah tenaga kerja yang akan digunakan. Setelah semua persyaratan lengkap lalu pemohon mengisi formulir permohonan di kantor pelayanan perijinan. Pada umumnya saat ini setiap daerah sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga pelayanan perijinan dilakukan di satu gedung saja. IZIN LOKASI Menurut Peraturan...
Baca selengkapnya