GUGATAN DERIVATIF

-
Law Enforcement and Law Education




Law Dictionary (Gifis, Steven H.;1984: 129), yang dimaksud dengan Gugatan derivatif adalah suatu gugatan berdasarkan hak utama (primary right) dari perseroan, tetapi dilaksanakan pemegang saham untuk dan atas nama pereroan. Gugatan ini dapat diajukan oleh pemegang saham dalam hal terjadi kerugian serta kegagalan dalam perseroan yang dilakukan oleh anggota Direksi.
unsur dari gugatan derivatif adalah sebagai berikut:
  1. Adanya suatu gugatan.
  2. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan.
  3. Gugatan diajukan oleh pemegang saham perseroan yang bersangkutan.
  4. Pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan.
  5. Pihak yang digugat selain perseroan, biasanya direksi perseroan.
  6. Penyebab dilakukannya guguatan karenan adanya kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan yang bersangkutan.
  7. Oleh karena diajukan untuk dan atas nama perseroan, maka segala hasil gugatan menjadi milik perseroan walaupun pihak yang mengajukan gugatan adalah pemegang saham.
Pasal 97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), yang menyebutkan bahwa atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
karakteristik khusus dalam suatu gugatan derivatif, yaitu:
  1. Sebelum dilakukan gugatan, sejauh mungkin dimintakan yang berwenang (direksi) untuk melakukan gugatan untuk dan atas nama perseroan sesuai ketentuan dalam anggaran dasarnya.
  2. Pihak pemegang saham lain dapat dimintakan juga partisipasinya dalam gugatan derivatif ini, mengingat gugatan tersebut juga untuk kepentingannya.
  3. Selain itu diperhatikan juga kepentingan pemegang saham yang lain, pihak pekerja, dan kreditor.
  4. Tindakan penolakan gugatan derivatif berdasarkan alasan ne bis in idem tidak boleh merugikan kepentingan pihak stake holder yang lain
  5. Harus dibatasi bahkan dilarang penerimaan manfaat oleh pemegang saham yang ikut terlibat dalam tindakan merugikan perseroan, yakni manfaat dari ganti rugi yang diberikan terhadap gugatan derivatif tersebut
  6. Seluruh manfaat yang diperoleh dari gugatan derivatif menjadi milik perseroan
  7. Sebagai konsekuensinya, maka seluruh biaya yang diperlukan dalam gugatan derivatif harus ditanggung oleh pihak perseroan.

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Peraturan Pemerintah Terkait Pertanahan

-
Sharing Hukum 1.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953  Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara 2.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1958  Tentang Pelaksanaan Undang Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir ( Undang Undang No. 1 Tahun 1958 , Lembaran Negara No. 2 Tahun 1958) 3.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959  Tentang Pokok-Pokok Pelaksanan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda 4.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1959  Tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda 5.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1959  Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi 6.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1959  Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Yang Besar Milik Belanda Beserta Cabang Cabangnya dan Anak Anak Perusahaannya Yang Dikenakan Nas
Baca selengkapnya

Keputusan Menteri No. 78 Tahun 2001 Tentang Pesangon

-
Sharing Hukum KEPUTUSAN MENTERI   TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR :   KEP-78   /MEN/2001 TENTANG PERUBAHAN   ATAS BEBERAPA PASAL KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA   REPUBLIK   INDONESIA NOMOR KEP-150/MEN/2000 TENTANG PENYELESAIAN   PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, DAN GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.       bahwa dalam pelaksanaannya beberapa pasal dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan memerlukan penyempurnaan sehingga beberapa pasal Keputusan Menteri Tenaga Republik Indonesia Nomor KEP- 150/MEN/2000 perlu diubah; b.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputus
Baca selengkapnya

Memilih Menggunakan UMP atau UMK

-
Gambar
Sharing Hukum Pasal 1 : 1.    Upah Minimum  adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. 2.   UMP  adalah Upah Minimum yang  berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. 3.      UMK  adalah   Upah Minimum yang  berlaku di wilayah kabupaten/kota. Sebagaimana gambar diatas maka dapat dilihat bahwa penetapan UMP dan UMK merupakan produk hukum gebernur atau dengan kata lain berlakunya UMP dan UMK atas berlakunya Peraturan Gubernur (PERGUB). Secara teori peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan conflicting regulation (konflik norma) dikenal Asas “ Lex Specialist Derogat Lex Generalis ” atau dalam Bahasa Indonesia disebut hukum yang spesifik mengesampingkan hukum bersifat umum. Melihat kondisi perbedaan besaran UMP dan UMK maka dapat dikatakan bahwa UMK merupakan norma yang spesifik sehingga mengesampingkan UMP yang bersifat umum. Dalam Peraturan Menteri Tena
Baca selengkapnya