Contoh klausul Confidential

-
Sharing Hukum

CONFIDENTIALITY

1. Defined.
     Certain information which the Parties may exchange from time to time may be considered by the Party disclosing such information to be confidential and proprietary in nature, including but not limited to: (i) Customer Data, (ii) the Existing Customer Solution, (iii) any ACS proprietary software licensed or otherwise made available to Customer, including, but not limited to, the ACS Software, (iv) business plans or records of each Party made available to the other, (v) any and all such other information that the disclosing Party specifies as confidential and provides to the receiving Party (vi) the terms of this Agreement; (vii) and any other information that a reasonable business person would deem confidential (collectively, “Confidential Information”). The Parties agree to treat any and all Confidential Information that may be exchanged in accordance with the terms of the Mutual Nondisclosure Agreement attached hereto as Schedule-  (attachment).

2. Exclusions.
     The obligations of confidentiality will not apply to any Confidential Information that is (i) publicly available or becomes so in the future without restriction, (ii) rightfully received by either Party from a third party and not accompanied by confidentiality obligations, (iii) already in the receiving Party’s possession and lawfully received from sources other than the disclosing Party, (iv) independently developed by the receiving Party, or approved in writing for release or disclosure without restriction by the disclosing Party.

3. Limited Waivers.
     The terms of this Article will not preclude the disclosure of Confidential Information by either Party if such disclosure is (i) in response to a valid order of a court or other governmental body of the United States or any political subdivision thereof, or (ii) otherwise required by law; provided, however, that the Party from whom disclosure is sought will provide written notice to the disclosing Party of such request and will limit the disclosure to the extent required for such purposes.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perizinan Developer Perumahan

-
Sharing Hukum IZIN PRINSIP Ijin prinsip dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang biasanya dituangkan dalam bentuk surat keputusan bupati/wali kota. Pemerintah daerah mewajibkan setiap perusahaan yang akan mengajukan ijin prinsip memenuhi seluruh persyaratan legalitas suatu badan usahan seperti akta pendirian perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Selanjutnya yang perlu Anda lengkapi adalah uraian rencana proyek yang akan dibangun berikut peta lokasi dan rencana siteplan atau rencana tapak bangunan. Persyaratan lainnya adalah sertifikat tanah dan keterangan jumlah tenaga kerja yang akan digunakan. Setelah semua persyaratan lengkap lalu pemohon mengisi formulir permohonan di kantor pelayanan perijinan. Pada umumnya saat ini setiap daerah sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga pelayanan perijinan dilakukan di satu gedung saja. IZIN LOKASI Menurut Peraturan...
Baca selengkapnya

Kaitan Penghidupan yang Layak dengan Penetapan Upah

-
Sharing Hukum Analisis tentang Kebijakan Upah Minimum di Indonesia dalam kaitannya dengan Pekerjaan atau Penghidupan yang Layak (Pasal 27 ayat 2 UUD 45) Dalam penentuan upah minimum pada suatu daerah terdapat beberapa hal yang patut dikaitkan dengan UUD 45 terutama dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak. 1.        Kebutuhan Hidup Layak sebagai Komponen Penentuan Upah Minimum Penggunaan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam komponen dalam penentuan upah minimum sejah tahun 2005 sudah barang tentu merupakan sinyal yang baik dalam peningkatan kesejahteraan pekerja, terutama setelah sebelumnya hanya menggunakan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Meskipun demikian apabila dilihat pada 4.2. masih banyak daerah yang masih belum memenuhi upah minimum di daerah sebesar KHL. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata rasio upah minimum terhadap KHL yang hanya sebesar 84% atau dengan kata lain masih cukup berada jauh dibawah KHL, meskipun di...
Baca selengkapnya

Sekilas Hukum Pertambangan

-
Sharing Hukum Minyak (Petroleum) berasal dari kata Petro yang berarti Rock (batu) dan Leum yang berarti Oil(minyak). Minyak dan gas sebagian besar terdiri dari campuran carbon dan hydrogen sehingga disebut dengan hydrocarbon yang terbentuk melalui siklus alami dimulai dengan sedimentasi sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang terperangkap selama jutaan tahun yang umumnya terjadi jauh di bawah dasar lautan dan menjadi minyak dan gas akibat pengaruh kombinasi antara tekanan dan temperature yang dalam kerak bumi akhirnya berkumpul membentuk reservoir- reservoir minyak dan gas bumi. (Anonim, 2001). Konsep dasar pengusahaan pertambangan migas di Indonesia adalah pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dinyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kewenangan Negara selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 ayat 2 UUPA No 5 tahun 1960, yang meliputi: a)      Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, ...
Baca selengkapnya