GATT WTO & TRIPS

-
Law Enforcement and Law Education

Silahkan download link berikut :
https://drive.google.com/file/d/1vaZkw0l02MA_n7Aueq9ftQ0ofLDlMRWz/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1z6fWsjs2zgfVAPdi4lhQGwi-yQ7fxLhs/view?usp=drivesdk


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perizinan Developer Perumahan

-
Sharing Hukum IZIN PRINSIP Ijin prinsip dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang biasanya dituangkan dalam bentuk surat keputusan bupati/wali kota. Pemerintah daerah mewajibkan setiap perusahaan yang akan mengajukan ijin prinsip memenuhi seluruh persyaratan legalitas suatu badan usahan seperti akta pendirian perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Selanjutnya yang perlu Anda lengkapi adalah uraian rencana proyek yang akan dibangun berikut peta lokasi dan rencana siteplan atau rencana tapak bangunan. Persyaratan lainnya adalah sertifikat tanah dan keterangan jumlah tenaga kerja yang akan digunakan. Setelah semua persyaratan lengkap lalu pemohon mengisi formulir permohonan di kantor pelayanan perijinan. Pada umumnya saat ini setiap daerah sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga pelayanan perijinan dilakukan di satu gedung saja. IZIN LOKASI Menurut Peraturan...
Baca selengkapnya

Kaitan Penghidupan yang Layak dengan Penetapan Upah

-
Sharing Hukum Analisis tentang Kebijakan Upah Minimum di Indonesia dalam kaitannya dengan Pekerjaan atau Penghidupan yang Layak (Pasal 27 ayat 2 UUD 45) Dalam penentuan upah minimum pada suatu daerah terdapat beberapa hal yang patut dikaitkan dengan UUD 45 terutama dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak. 1.        Kebutuhan Hidup Layak sebagai Komponen Penentuan Upah Minimum Penggunaan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam komponen dalam penentuan upah minimum sejah tahun 2005 sudah barang tentu merupakan sinyal yang baik dalam peningkatan kesejahteraan pekerja, terutama setelah sebelumnya hanya menggunakan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Meskipun demikian apabila dilihat pada 4.2. masih banyak daerah yang masih belum memenuhi upah minimum di daerah sebesar KHL. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata rasio upah minimum terhadap KHL yang hanya sebesar 84% atau dengan kata lain masih cukup berada jauh dibawah KHL, meskipun di...
Baca selengkapnya

Legal Drafting

-
Sharing Hukum We have now seen that there are several features of ‘traditional’ English contract drafting that we must  avoid  when drafting contracts in 2018. The sample  clause  that we saw in Part 10 shows us examples of one  such  feature that we will concentrate on in this Part. Vocabulary: to avoid –  Here, it means something that is not done, or should not be done, because you make a deliberate decision, for some reason, not to do it.  clause –  A clause is a  provision  in a legal document, such as a written contract, expressly dealing with a particular aspect of the relationship between  the parties to the contract . A contract clause can be sub-divided. When it is, the sub-divided parts are called ‘ sub-clauses ’.  You can see that clause 5 of the contract, which deals with price,  contains  four sub-clauses. such –  This means ‘of this or that type’ but English lawyers often use it inco...
Baca selengkapnya