Draft Perjanjian Jual Beli Tanah

-
Sharing Hukum


PERJANJIAN JUAL BELI TANAH
Pada hari Jumat tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (10/08/2018) bertempat di Pulogebang, Nama yang tercantum dibawah ini :
Nama :
No. KTP :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama Sendiri, selaku Penjual atas Sebidang tanah dimaksud, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama :
No. KTP :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama Sendiri, selaku Pembeli atas Sebidang tanah dimaksud, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak.
Pihak Pertama bermaksud untuk menjual sebidang tanah kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk membeli sebidang tanah dimaksud. Atas persetujuan dan kesepakatan Para Pihak, selanjutnya dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan tertulis yang disebut “PERJANJIAN” dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1
OBJEK JUAL BELI
(1) adapun sebidang tanah dimaksud adalah sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli (;yang disingkat AJB) Notaris ……………………. dengan Nomor ….. Tahun ……….. tertanggal ……………..;
(2) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adapun luas tanah tersebut adalah ………… meter persegi (… M2), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
o Utara :
o Selatan :
o Barat :
o Timur :

PASAL 2
HARGA
Adapun harga yang disepakati oleh PARA PIHAK adalah sebesar Rp. ……….. (…………………rupiah).
PASAL 3
CARA PEMBAYARAN
Pembayaran sebidang tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan dengan 2 (dua) kali pembayaran dengan ketentuan :
a. Pembayaran pertama sejumlah Rp. …………… (……………. rupiah) dilakukan pada saat penandatanganan Perjanjian ini, yaitu pada ……………………….;
b. Pembayaran pertama sejumlah Rp. …………… (……………. rupiah) dilakukan pada …………………………… ;
PASAL 4
JAMINAN PIHAK PERTAMA
(1) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa tanah yang perjualbelikan kepada PIHAK KEDUA benar-benar milik PIHAK PERTAMA SENDIRI;
(2) PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA apabila dikemudian hari adanya tuntutan hukum baik secara pidana, perdata maupun administrasi kepada PIHAK KEDUA atas peralihan kepemilikan tanah yang dimaksud;
PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
(1) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3;
(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan Salinan AJB Notaris ……………… No. …….. tahun …….. tertanggal ……………. Kepada PIHAK KEDUA pada saat pembayaran pertama dilakukan;
PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(1) PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3;
(2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Salinan AJB Notaris ……………… No. …….. tahun …….. tertanggal ……………. Kepada PIHAK KEDUA pada saat pembayaran pertama dilakukan;
PASAL 7
PENYELESAIAN SENGKETA
(1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dengan itikad baik, akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
(2) Apabila tidak tercapai kata sepakat sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Demikianlah Perjanjian Jual Beli Tanah ini dibuat dengan kesadaran masing-masing Para Pihak dan dibuat dalam 2 (dua) Rangkap, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA



…………………….. ……………………..

Disaksikan Oleh :
SAKSI 1


_______________

SAKSI 2


_______________




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kaitan Penghidupan yang Layak dengan Penetapan Upah

-
Sharing Hukum Analisis tentang Kebijakan Upah Minimum di Indonesia dalam kaitannya dengan Pekerjaan atau Penghidupan yang Layak (Pasal 27 ayat 2 UUD 45) Dalam penentuan upah minimum pada suatu daerah terdapat beberapa hal yang patut dikaitkan dengan UUD 45 terutama dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak. 1.        Kebutuhan Hidup Layak sebagai Komponen Penentuan Upah Minimum Penggunaan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam komponen dalam penentuan upah minimum sejah tahun 2005 sudah barang tentu merupakan sinyal yang baik dalam peningkatan kesejahteraan pekerja, terutama setelah sebelumnya hanya menggunakan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Meskipun demikian apabila dilihat pada 4.2. masih banyak daerah yang masih belum memenuhi upah minimum di daerah sebesar KHL. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata rasio upah minimum terhadap KHL yang hanya sebesar 84% atau dengan kata lain masih cukup berada jauh dibawah KHL, meskipun di...
Baca selengkapnya

Hukum Asuransi

-
Sharing Hukum Artikel dari :  https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dsar-dasar-hukum-asuransi/ .                 DEFINISI DAN UNSUR ASURANSI Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu  evenemen  (peristiwa tidak pasti). Menurut Ketentuan Undang–undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Pebruari 1992 tentang Usaha Perasuransian (“UU Asuransi”), Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan y...
Baca selengkapnya

Perizinan Developer Perumahan

-
Sharing Hukum IZIN PRINSIP Ijin prinsip dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang biasanya dituangkan dalam bentuk surat keputusan bupati/wali kota. Pemerintah daerah mewajibkan setiap perusahaan yang akan mengajukan ijin prinsip memenuhi seluruh persyaratan legalitas suatu badan usahan seperti akta pendirian perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Selanjutnya yang perlu Anda lengkapi adalah uraian rencana proyek yang akan dibangun berikut peta lokasi dan rencana siteplan atau rencana tapak bangunan. Persyaratan lainnya adalah sertifikat tanah dan keterangan jumlah tenaga kerja yang akan digunakan. Setelah semua persyaratan lengkap lalu pemohon mengisi formulir permohonan di kantor pelayanan perijinan. Pada umumnya saat ini setiap daerah sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga pelayanan perijinan dilakukan di satu gedung saja. IZIN LOKASI Menurut Peraturan...
Baca selengkapnya