Peraturan Pemerintah Terkait Pertanahan
Sharing Hukum
1.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan
Tanah-Tanah Negara
2.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1958 Tentang Pelaksanaan
Undang Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Undang Undang No. 1 Tahun
1958, Lembaran Negara No. 2 Tahun 1958)
3.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pokok-Pokok
Pelaksanan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda
4.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Badan
Nasionalisasi Perusahaan Belanda
5.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1959 Tentang Penentuan
Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
6.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1959 Tentang Penentuan
Perusahaan Dagang Yang Besar Milik Belanda Beserta Cabang Cabangnya dan Anak
Anak Perusahaannya Yang Dikenakan Nasionalisasi
7.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Penentuan
Perusahaan Perusahaan Pharmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
8.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Penentuan
Pemborongan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
9.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penentuan
Perusahaan Asuransi Kerugian Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
10.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1960 Tentang Penentuan
Perusahaan Bank Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
11.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1960 Tentang Penentuan
Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
12.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1960 Tentang Penentuan
Perusahaan Dagang Milik Belanda Beserta Cabang Cabang Yang Dikenakan
Nasionalisasi
13.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1960 Tentang Penetapan
Perusahaan Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
14.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi
Perusahaan N.V. K.P.M. Di Indonesia
15.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi
N.V. “Semarangsche Stoomboot En Prauwen Veer (S.S.P.V.)” dan N.V. “Semarang
Veer”
16.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No.
13 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 35) Tentang
Penentuan Perusahaan Bank Di Indonesia Milik Belanda Yang Dikenakan
Nasionalisasi
17.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1960 Tentang Penentuan
Perusahaan Pertanggungan Jiwa Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
18.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1960 Tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No.
1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 4) Tentang
Penentuan Perusahaan Perusahaan Farmasi Milik Belanda Yang Dikenakan
Nasionalisasi
19.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1960 Tentang Nasionalisasi
Milik Perusahaan Royak Interocean Lines (R.I.L)
20.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penentuan
Perusahaan Dagang Milik Belanda Yang Dikenakan Akan Nasionalisasi
21.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961 Tentang Penentuan
Perusahaan-Perusahaan Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
22.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah (dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah)
23.
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 223 Tahun 1961 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Prp
Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan
Warganegara Belanda
24.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian + Lampiran
25.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 1961 Tentang Penentuan
Perusahaan Perusahaan Farmasi Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi
26.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1963 Tentang Pokok – Pokok
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan
27.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1963 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 1958 Tentang Pelaksanaan Undang Undang
Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Undang Undang No. 1 Tahun
1958, Lembaran Negara No. 2 Tahun 1958)
28.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan
Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
29.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa
Menyewa Perumahan
30.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Peruntukan dan
Penggunaan Tanah-Tanah Untuk Lintas Lintas Kereta Api Dalam Wilayah Jakarta
Raya
31.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 Tanggal 23 Nopember 1964Tentang
Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No.
224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan
Pemberian Ganti Kerugian
32.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1965 Tentang Perubahan dan
Tambahan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Peruntukan dan Penggunaan
Tanah-Tanah Untuk Lalu Lintas Kereta Api Dalam Wilajah Djakarta Raya
33.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang No. 11
Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
34.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1973 Tentang Acara Penetapan
Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas
Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya
35.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1973 Tentang Penyelenggaraan
Transmigrasi
36.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah
Petanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri
37.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil
38.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik
39.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil
40.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial
Pegawai Negeri Sipil
41.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1981 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan
42.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan
Sumber Daya Alam Hayati di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia
43.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1986 Tentang Jangka Waktu
Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing
44.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan
Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman
45.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun
46.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah
47.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1988 Tentang Perusahaan Umum
(Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
48.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan
Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut
Undang-Undang Pokok Agraria
49.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Rawa
50.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai
51.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1992 Tentang Penundaan
Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah
Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang Undang Pokok Agraria
52.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1993 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1986 Tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan
Penanaman Modal Asing
53.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1993 Tentang Pemberian Hak
Guna Bangunan Atas Tanah Dalam Kawasan Kawasan Tertentu Di Propinsi Riau
54.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas
Tanah Atau Tanah dan Bangunan
55.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara
56.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah
Oleh Bukan Pemilik (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman)
57.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha
Industri (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha
Industri)
58.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (Diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan,
dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta
Perubahannya)
59.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
60.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
61.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah
Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah
Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia)
62.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak
dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan
Ruang
63.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
64.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah
65.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil
Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah
66.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan Atau
Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan
67.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1997 Tentang Pengenaan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah Wasiat
68.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1997 Tentang Pengenaan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
69.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional
70.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar (Dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar)
71.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016)
72.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Transmigrasi
73.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tatacara
Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu
74.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dari
Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
75.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1999 Tentang Kawasan Siap
Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman)
76.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat
Penelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah
77.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia)
78.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana
Perimbangan
79.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat
80.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
81.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan
+ Penjelasan
82.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan
+ Penjelasan
83.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama
Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara
84.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat
Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
85.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
86.
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah + Lampiran
87.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
88.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara
Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
89.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Umum
(Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum
(Perum) Pembangunan Perumahan Nasional)
90.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan
Tanah
91.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah
92.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
93.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama
Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe
94.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan
Hutan
95.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
96.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemeriksaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak
97.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum
98.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan + Lampiran
99.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa)
100.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama
Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar
101.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah
102.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau
Hibah Luar Negeri
103.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama
Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
104.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah
105.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
106.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Penjualan Saham
Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Lippo Tbk
107.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
108.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
109.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf
110.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di
Daerah-Daerah Tertentu
111.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pemindahan Ibu
Kota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi
Rayeuk Kabupaten Aceh Timur
112.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan
Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
113.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota + Lampiran A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD dan EE
114.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah
115.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama
Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
116.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara
Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
117.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi
Pemerintah
118.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan
Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku
Pada Departemen Kehutanan + Lampiran
119.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
120.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
121.
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan
Bantuan Bencana
122.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera
Barat
123.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional + Lampiran II-VI dan
VIII-XI
124.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis
Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
125.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
126.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama
Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua
127.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air
128.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama
Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
129.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
130.
Peraturan Pemerintah
Republikindonesia Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai
Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan
131.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
132.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibu
Kota Kabupaten Padang Pariaman Dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit
Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera
Barat
133.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
+ Lampiran
134.
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan
Industri)
135.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara
Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Terutang
136.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi
137.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
138.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Penambahan
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum
(Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
139.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan
Perkeretaapian (Diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017)
140.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
141.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015)
142.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
143.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2009 Tentang Pemindahan Ibu
Kota Kabupaten Badung Dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi
Kabupaten Badung Provinsi Bali
144.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Ibu
Kota Kabupaten Probolinggo Dari Wilayah Kota Probolinggo ke Wilayah Kecamatan
Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
145.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Ibu
Kota Kabupaten Blitar Dari Wilayah Kota Blitar ke Wilayah Kecamatan Kanigoro
Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur
146.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Ibu
Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Dari Wilayah Kota Kotamobagu ke Wilayah
Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara
147.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku denganPeraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan)
148.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar + Penjelasan
149.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan
Nasional + Lampiran (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)
150.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan
Kedinasan
151.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang
152.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah
Pertambangan
153.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
154.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan
Kawasan Hutan (Diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015)
155.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan
Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
156.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Terutang
157.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
158.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan
159.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Penetapan Kawasan Khusus
160.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil
161.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan
Kawasan Ekonomi Khusus
162.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
163.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
164.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan,
Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
165.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Pertimbangan Kepegawaian
166.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pemindahan Pusat
Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat ke Wilayah
Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
167.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pemindahan Ibu
Kota Kabupaten Kerinci Dari Wilayah Kota Sungaipenuh ke Wilayah Kecamatan
Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
168.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
169.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
170.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
171.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
172.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025
173.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
174.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
175.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sosial
176.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika
177.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan
Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran
Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
178.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian
Negara
179.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
180.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
181.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara
182.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
183.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan
dan Fungsi Kawasan Hutan
184.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta
Rencana Tata Ruang
185.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
186.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri
Sipil
187.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pemberian
Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura
188.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa
189.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di
Daerah-daerah Tertentu
190.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
191.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan
Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil
192.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan
193.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Umum
(Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
194.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Fasilitas dan
Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus
195.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah
Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia
196.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
197.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
198.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha
Industri
199.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
200.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan
Industri
201.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Penyampaian Data dan Inpormasi Oleh Instansi Pemerintah Dan/Atau Lembaga Swasta
Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
202.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
203.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah
204.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan,
dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta
Perubahannya
205.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan
Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
Komentar