Undang-Undang Terkait Pertanahan di Indonesia

Sharing Hukum

UNDANG-UNDANG

1.         Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Grondhuur-Ordonnantie” (S. 1918 No. 88) Dan “Vorstenlandschgrondhuurreglement” (S. 1918 No. 20) + Penjelasan

2.         Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1951 Tentang Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944

3.         Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Pemindahan dan Pemakaian Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa

4.         Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Grondhuur Ordonantie” (Stbl 1918 Nr 88) dan “Vorstenlandsch Grondhuurreglement” (Stbl. 1918 Nr 20) Sebagai Undang-Undang

5.         Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1953 Tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri

6.         Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang

7.         Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1955 Tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti “Indische Bedrijvenwet” (Staatsblad 1927 No. 419)

8.         Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri

9.         Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1956 Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan

10.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1956 Tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan

11.      Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang

12.      Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Tanah Partikelir

13.      Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1958 Tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria

14.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda

15.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

16.      Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Pengesahan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 15) Tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti “Indische Bedrijvenwet” (Staatsblad 1927 No. 419) Menjadi Undang-Undang

17.      Undang-Undang Nomor 3 Prp. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda

18.      Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia

19.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

20.      Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

21.      Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 Tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut

22.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya

23.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok Perumahan

24.      Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 38 Prp. Tahun 1960, Tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu

25.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)

26.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

27.      Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

28.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)

29.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 Tentang Perdjandjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka

30.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia

31.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan  Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Singapura

32.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan)

33.      Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

34.      Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

35.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

36.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

37.      Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014Tentang Perindustrian)

38.      Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan

39.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun)

40.      Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

41.      Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

42.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)

43.      Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya)

44.      Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

45.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang)

46.      Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

47.      Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)

48.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

49.      Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

50.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

51.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

52.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

53.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-Undang

54.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

55.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah + Penjelasan)

56.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

57.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

58.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

59.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

60.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan + Penjelasan

61.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

62.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

63.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

64.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

65.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

66.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara + Penjelasan

67.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

68.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

69.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

70.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

71.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

72.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

73.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

74.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

75.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

76.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

77.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

78.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku denganUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

79.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah + Penjelasan

80.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

81.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

82.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

83.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia + Lampiran

84.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

85.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

86.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

87.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

88.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

89.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

90.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

91.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

92.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang

93.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua

94.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua

95.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua

96.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

97.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

98.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

99.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

100.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua

101.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

102.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

103.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

104.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang

105.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

106.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

107.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

108.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan

109.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

110.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

111.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

112.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

113.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus

114.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

115.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

116.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

117.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

118.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011

119.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

120.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

121.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial

122.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

123.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

124.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

125.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

126.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

127.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

128.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

129.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil

130.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

131.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

132.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

133.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

134.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

135.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

136.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

137.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam