Constitutional complaint sebagai bentuk pengujian konstitusional

-

            Dalam pandangan Ahmad Syahrizal, constitutional complaint adalah mekanisme pengaduan konstitusional bagi setiap warga negara atau masyarakat yang ingin mempertanyakan dugaan pelanggaran hak konstitusional kepada peradilan konstitusi.[1] Dalam hal ini constitutional complaint didasarkan pada konsep pengujian konstitusional (constitutional review).
            Konsep pengujian konstitusional merupakan konsep yang lahir sebagai hasil perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan yang didasarkan atas ide-ide negara hukum, prinsip pemisahan kekuasaan serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.[2] Pengujian konstitusional (constitutional review) merupakan payung hukum untuk melindungi warga negara atas suatu perbuatan dan peraturan yang diberlakukan yang menyinggung hak fundamental warga Negara.
            Dari pengertian diatas dapat disimpulkan dalam mencapai cita negara hukum salah satu syaratnya ialah pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini didukung oleh pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (basic rights).[3]
            Dalam teori separation of power yang disampaikan Montesquieu, ketiga cabang kekuasaan tidak terlepas dari jangkauan pengujian konstitusional. Seorang warga negara diberi kedudukan hukum (persona standi in judicio) dalam mengajukan pengujian konstitusional terhadap tindakan salah satu cabang kekuasaan negara,[4] dimana dalam tindakan cabang kekuasaan negara tersebut melanggar hak konstitusional warga negara. Hal ini dapat diartikan bahwa objek pengujian konstitusional merupakan tindakan cabang kekuasaan negara. Oleh karena itu, secara subtansial pengujian konstitusional yang dilakukan merupakan pengaduan konstitusional.
            Jika pengujian konstitusional yang dilakukan berkaitan dengan menguji produk hukum legislatif yaitu undang-undang maka upaya hukum dalam menguji konstitusional ialah pengujian undang-undang (judicial review). Di sisi lain jika pengujian konstitusional dilakukan terhadap tindakan eksekutif maupun yudikatif maka upaya hukum yang dapat dilakukan ialah pengaduan konstitusional (constitutional complaint).
            Oleh karena itu, pengujian konstitusional dilakukan dalam dua bentuk upaya hukum yakni judicial review dan constitutional complaint. judicial review dan constitutional complaint tidak dapat dibedakan secara fundamental yang dikarenakan kedua hal ini bertolak dari teori yang sama yakni tentang teori tentang fungsi atau tugas pengujian konstitusional[5] yang dalam kaitan ini merupakan sarana hukum dalam mencapai cita negara hukum. Kedua upaya hukum ini bertolak pada cara melindungi hak konstitusional warga negara terhadap tindakan yang dilakukan oleh cabang kekuasaan negara.
            Berangkat dari sejarah pengujian konstitusional Amerika Serikat, pengujian konstitusional dilakukan senantiasa didasarkan pada hal konkret,[6] yang dimaksudkan pengujian konstitusional dilakukan terhadap peristiwa yang secara aktual telah terjadi. Dalam prakteknya Amerika Serikat tidak mengenal pengujian konstitusional dilakukan secara abstrak, oleh karena itu Amerika Serikat tidak mengenal istilah constitutional complaint. Hal ini dikarenakan dalam mekanisme judicial review yang dilakukan telah memuat pengujian konstitusional terhadap norma hukum maupun tindakan otoritas publik. Dapat disimpulkan bahwa judicial review yang dilakukan telah mencakup kewenangan constitutional complaint.

[1] Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi  Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2006), hlm.102
[2] I Dewa Gede, Op. Cit, hlm. 274.
[3]  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Loc. Cit, hlm. 343.
[4] Suriyadhi.blogspot.com/2012/07/legal-standing-dan-seputar-tata-cara.html diakses tgl. 16 Mei 2015.
[5] I Dewa Gede, Op. cit, hlm. 275.
[6] Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), Hlm. 98.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Peraturan Pemerintah Terkait Pertanahan

-
Sharing Hukum 1.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953  Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara 2.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1958  Tentang Pelaksanaan Undang Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir ( Undang Undang No. 1 Tahun 1958 , Lembaran Negara No. 2 Tahun 1958) 3.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959  Tentang Pokok-Pokok Pelaksanan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda 4.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1959  Tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda 5.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1959  Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi 6.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1959  Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Yang Besar Milik Belanda Beserta Cabang Cabangnya dan Anak Anak Perusahaannya Yang Dikenakan Nas
Baca selengkapnya

Keputusan Menteri No. 78 Tahun 2001 Tentang Pesangon

-
Sharing Hukum KEPUTUSAN MENTERI   TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR :   KEP-78   /MEN/2001 TENTANG PERUBAHAN   ATAS BEBERAPA PASAL KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA   REPUBLIK   INDONESIA NOMOR KEP-150/MEN/2000 TENTANG PENYELESAIAN   PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, DAN GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.       bahwa dalam pelaksanaannya beberapa pasal dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan memerlukan penyempurnaan sehingga beberapa pasal Keputusan Menteri Tenaga Republik Indonesia Nomor KEP- 150/MEN/2000 perlu diubah; b.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputus
Baca selengkapnya

Memilih Menggunakan UMP atau UMK

-
Gambar
Sharing Hukum Pasal 1 : 1.    Upah Minimum  adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. 2.   UMP  adalah Upah Minimum yang  berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. 3.      UMK  adalah   Upah Minimum yang  berlaku di wilayah kabupaten/kota. Sebagaimana gambar diatas maka dapat dilihat bahwa penetapan UMP dan UMK merupakan produk hukum gebernur atau dengan kata lain berlakunya UMP dan UMK atas berlakunya Peraturan Gubernur (PERGUB). Secara teori peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan conflicting regulation (konflik norma) dikenal Asas “ Lex Specialist Derogat Lex Generalis ” atau dalam Bahasa Indonesia disebut hukum yang spesifik mengesampingkan hukum bersifat umum. Melihat kondisi perbedaan besaran UMP dan UMK maka dapat dikatakan bahwa UMK merupakan norma yang spesifik sehingga mengesampingkan UMP yang bersifat umum. Dalam Peraturan Menteri Tena
Baca selengkapnya