Intellectual Property Rights (IPR) Definition

-
Sharing Hukum

Intellectual Property Rights can be defined as a legal protection granted by the State to a person and/or a group of persons or entities whose ideas have been realized into the form of a work of creation. The copyrighted creation constitutes an individual and / or group right that needs to be protected legally, if an invention (innovation) is registered in accordance with the existing requirements. that creation in the scope of intellectual property that may be registered for legal protection such as literary, artistic, scientific, performing, cassette, audio-visual broadcasting, scientific discoveries, industrial designs, trademarks, business names, etc. IPR is also a property right that is within the scope of  technology, science, and art and literature. Its ownership is not to the goods but to the results of human intellectual capabilities. So, IPR protect the use of ideas, ideas and information that have commercial value or economic value.

History of Intellectual Property Right (IPR)

Briefly, the development of Intellectual Property Law can be seen in the chart below, starting from 1470 until April 15th 1994.
1470 | Venice, Italia
The act on the Intellectual Property Rights (IPR) was first established in Venice, Italy concerning patents in 1470. Caxton, Galileo and Guttenberg were listed as inventors who emerged during that period and had a monopoly on their invention.
1500-1923 | Statute of Monopolies

then, The act on patents established in Venice at 1470, adopted by the British Empire in the Tudor era of the 1500s. Later, the act  of the first patent in the United Kingdom was enacted namely the Statute of Monopolies (1623)
1883-1886 | Paris Convention & Berne Convention
The harmonization effort for IPR Field, first occurred in 1883 with the establishment of the Paris Convention for patents, trademarks, industrial designs, utility models, service marks, trade names, geographical indications and the repression of unfair competition. Then Berne Convention 1886 for copyright.
The objectives of the conventions are standardization, discussion of new issues, information exchange, minimum protection and right acquisition procedures. The two conventions then formed an administrative bureau called the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property which became known as the World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO became a special administrative body under the United nations(UN) that handles the issue of the UN member’s intellectual property rights.
In addition, in 2001 the WIPO has enacted at April 26th as International Intellectual Rights Day. Every year, WIPO member countries organize various activities in order to as International Intellectual Rights Day.
1994 | Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP’s)
The attachment related to intellectual property rights (IPR) is the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP’s) which is a guarantee for the successful of trading relations between countries in a fair manner, because:
  1. TRIP’s focuses on norms and standards;
  2. The nature of approval in TRIP’s is Full Complience;
  3. TRIP’s contains very strict enforcement provisions with a dispute resolution mechanism followed by retributive sanctions.
the impact of TRIPS Agreement is to require the participating countries to protect the IPR  which is basically the same as that set out in the Berne Convention, The Paris Convention, The Rome Convention, and The Washington IPIC Treaty (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits). The result is (or will be) an international protection system based on the principle of non-discrimination and supported by a minimum protection base in 117 signatory countries.
Dalam regulasi di Indonesia Pengertian Hak Kekayaan Intelektual, secara lengkap : https://bagihukumbm.blogspot.com/2018/06/terminologi-hki.html?m=1



Sumber :

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perizinan Developer Perumahan

-
Sharing Hukum IZIN PRINSIP Ijin prinsip dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang biasanya dituangkan dalam bentuk surat keputusan bupati/wali kota. Pemerintah daerah mewajibkan setiap perusahaan yang akan mengajukan ijin prinsip memenuhi seluruh persyaratan legalitas suatu badan usahan seperti akta pendirian perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Selanjutnya yang perlu Anda lengkapi adalah uraian rencana proyek yang akan dibangun berikut peta lokasi dan rencana siteplan atau rencana tapak bangunan. Persyaratan lainnya adalah sertifikat tanah dan keterangan jumlah tenaga kerja yang akan digunakan. Setelah semua persyaratan lengkap lalu pemohon mengisi formulir permohonan di kantor pelayanan perijinan. Pada umumnya saat ini setiap daerah sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga pelayanan perijinan dilakukan di satu gedung saja. IZIN LOKASI Menurut Peraturan...
Baca selengkapnya

Kaitan Penghidupan yang Layak dengan Penetapan Upah

-
Sharing Hukum Analisis tentang Kebijakan Upah Minimum di Indonesia dalam kaitannya dengan Pekerjaan atau Penghidupan yang Layak (Pasal 27 ayat 2 UUD 45) Dalam penentuan upah minimum pada suatu daerah terdapat beberapa hal yang patut dikaitkan dengan UUD 45 terutama dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak. 1.        Kebutuhan Hidup Layak sebagai Komponen Penentuan Upah Minimum Penggunaan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam komponen dalam penentuan upah minimum sejah tahun 2005 sudah barang tentu merupakan sinyal yang baik dalam peningkatan kesejahteraan pekerja, terutama setelah sebelumnya hanya menggunakan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Meskipun demikian apabila dilihat pada 4.2. masih banyak daerah yang masih belum memenuhi upah minimum di daerah sebesar KHL. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata rasio upah minimum terhadap KHL yang hanya sebesar 84% atau dengan kata lain masih cukup berada jauh dibawah KHL, meskipun di...
Baca selengkapnya

Sekilas Hukum Pertambangan

-
Sharing Hukum Minyak (Petroleum) berasal dari kata Petro yang berarti Rock (batu) dan Leum yang berarti Oil(minyak). Minyak dan gas sebagian besar terdiri dari campuran carbon dan hydrogen sehingga disebut dengan hydrocarbon yang terbentuk melalui siklus alami dimulai dengan sedimentasi sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang terperangkap selama jutaan tahun yang umumnya terjadi jauh di bawah dasar lautan dan menjadi minyak dan gas akibat pengaruh kombinasi antara tekanan dan temperature yang dalam kerak bumi akhirnya berkumpul membentuk reservoir- reservoir minyak dan gas bumi. (Anonim, 2001). Konsep dasar pengusahaan pertambangan migas di Indonesia adalah pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dinyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kewenangan Negara selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 ayat 2 UUPA No 5 tahun 1960, yang meliputi: a)      Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, ...
Baca selengkapnya