Memilih Menggunakan UMP atau UMK

-
Sharing Hukum


Pasal 1 :
1.  Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
2. UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
3.    UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.

Sebagaimana gambar diatas maka dapat dilihat bahwa penetapan UMP dan UMK merupakan produk hukum gebernur atau dengan kata lain berlakunya UMP dan UMK atas berlakunya Peraturan Gubernur (PERGUB).
Secara teori peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan conflicting regulation (konflik norma) dikenal Asas “Lex Specialist Derogat Lex Generalis” atau dalam Bahasa Indonesia disebut hukum yang spesifik mengesampingkan hukum bersifat umum.
Melihat kondisi perbedaan besaran UMP dan UMK maka dapat dikatakan bahwa UMK merupakan norma yang spesifik sehingga mengesampingkan UMP yang bersifat umum.
Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum disebutkan bahwa :
Pasal 6
(1) Gubernur menetapkan UMP.
(2) UMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak setiap tanggal 1 November.
Pasal 7
(1) Selain UMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, gubernur dapat menetapkan UMK atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota.
(2) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November setelah penetapan UMP.
(3) Besaran UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari UMP.
Pasal 8
(1) Upah Minimum yang ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
(2) Peninjauan besaran Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.  

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Peraturan Pemerintah Terkait Pertanahan

-
Sharing Hukum 1.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953  Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara 2.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1958  Tentang Pelaksanaan Undang Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir ( Undang Undang No. 1 Tahun 1958 , Lembaran Negara No. 2 Tahun 1958) 3.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959  Tentang Pokok-Pokok Pelaksanan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda 4.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1959  Tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda 5.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1959  Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi 6.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1959  Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Yang Besar Milik Belanda Beserta Cabang Cabangnya dan Anak Anak Perusahaannya Yang Dikenakan Nas
Baca selengkapnya

Keputusan Menteri No. 78 Tahun 2001 Tentang Pesangon

-
Sharing Hukum KEPUTUSAN MENTERI   TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR :   KEP-78   /MEN/2001 TENTANG PERUBAHAN   ATAS BEBERAPA PASAL KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA   REPUBLIK   INDONESIA NOMOR KEP-150/MEN/2000 TENTANG PENYELESAIAN   PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, DAN GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.       bahwa dalam pelaksanaannya beberapa pasal dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan memerlukan penyempurnaan sehingga beberapa pasal Keputusan Menteri Tenaga Republik Indonesia Nomor KEP- 150/MEN/2000 perlu diubah; b.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputus
Baca selengkapnya