Pertanggungjawaban - Defenisi

-
Sharing Hukum

Accountability, Responsibility, dan Liability merupakan kata yang terkait dengan pertanggung jawa ban dalam hukum. Beberapa orang (mungkin termasuk saya dahulu) seperti mempersamakan ketiga istilah tersebut ketika ingin menulis kata pertanggung jawaban dalam bahasa inggris. Misalkan kata pertanggungjawaban negara diterjemahkan ke dalam bahasa inggris menjadi State Accountability atau  State Responsibility atau State Liability. Secara sepintas memang istilah ini memiliki arti yang sama, jika kita melihat arti tersebut di kamus bahasa inggris maka kita memperoleh defenisi yang sama yaitu berkaitan dengan  tangung jawab.  

 Misalkan saja kita mengambil pengertian dari kamus dari oxford dictionary, maka ketiga istilah diartikan sebagai berikut:
Accountability: The fact or condition of being accountable; responsibility.
Resposibility: (1)The state or fact of having a duty to deal with something or of having control over someone, (2) The state or fact of being accountable or to blame for something. (3)The opportunity or ability to act independently and take decisions without authorization.

Liability: The state of being legally responsible for something.

Accountability

kata accountability merupakan bentuk pertanggungjawaban yang sering digunakan pada istilah akutansi. Hal ini dikaitkan dengan laporan keuangan. Seperti Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah pusat atas penggunaan dari keuangan yang telah digunakan pada priode akutansi atau dalam laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah atas penggunaan keungan daerah dalam satu priode akutansi Dalam laporan keuangan tersebut stakeholder dalam hal ini rakyat yang diwakili oleh DPR dapat menelusuri atas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan oleh negara dalam waktu satu tahun, hal ini yang disebut dengan accountability.

Responsibility

Kata Responsibility merupakan bentuk pertanggungjawaban yang sering digunakan dalam hal menanggung beban dari pelanggaran yang telah dilakukan. Misalkan apabila pelanggaran yang dilakukan langsung oleh negara  melalui organ-organnya maka negara tersebut harus mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut.  Misalkan dalam hal negara melakukan kejahatan genosida melalui pasukan meliternya, maka negara tersebut harus  bertanggung jawab atas pelanggaran hukum tersebut. Contoh konkretnya adalah ketika Amerika serikan melakukan embargo atas Indonesia pada tahun 1999 s.d. 2005 dalam kaitannya dengan pengadaan senjata meliter akibat  pelangaran HAM yang dilakukan ABRI(Sekarang TNI) di Timor Timur yang dikenal dengan peristiwa santa cruz dimana ABRI melakukan penembakan atas Demonstran Timor Timur, sebagai bentuk pertangungjawaban Indonesia mungkin saja kita dituntut dalam Pengadilan Internasiona atau pengadisan khusus HAM.
Pengertian lain dari responsibility ini adalah dikaitkan dengan kata melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti Negara Bertanggung jawab atas nasib fakir miskin dan anak telantar di Indonesia, hal ini dimaknai sebagai Indonesia berkewajiban untuk memelihara nasib fakir miskin yang ada di Indonesia.

Kedua defenisi  pertanggungjawaban tersebut di atas akan selalu dikaitkan dengan kata-kata responsibility, sehingga untuk menggunakan istilah pertanggung jawaban dalam kedua konteks diatas dapat menggunakan state responsibility.

Liability

Liability merupakan pertanggungjawaban dalam konteks seseorang harus mempertanggungjawabankan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Berbeda dengan jenis pertanggungjawaban sebelumnya, istilah Liability ini mengacu pada pertanggung jawaban atas perbuatan orang lain. Dalam  KUHPerdata Indonesia jenis pertanggungjawaban ini dikenal melalui pasal 1367 Kuhperdata yang menyatakan bahwa seorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau dibawah pengawasannya.

 Sumber :
http://www.hukumprodeo.com/mengenal-istilah-accountability-responsibility-dan-liability-dalam-pertanggungjawaban-hukum/

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perizinan Developer Perumahan

-
Sharing Hukum IZIN PRINSIP Ijin prinsip dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang biasanya dituangkan dalam bentuk surat keputusan bupati/wali kota. Pemerintah daerah mewajibkan setiap perusahaan yang akan mengajukan ijin prinsip memenuhi seluruh persyaratan legalitas suatu badan usahan seperti akta pendirian perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Selanjutnya yang perlu Anda lengkapi adalah uraian rencana proyek yang akan dibangun berikut peta lokasi dan rencana siteplan atau rencana tapak bangunan. Persyaratan lainnya adalah sertifikat tanah dan keterangan jumlah tenaga kerja yang akan digunakan. Setelah semua persyaratan lengkap lalu pemohon mengisi formulir permohonan di kantor pelayanan perijinan. Pada umumnya saat ini setiap daerah sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga pelayanan perijinan dilakukan di satu gedung saja. IZIN LOKASI Menurut Peraturan...
Baca selengkapnya

Kaitan Penghidupan yang Layak dengan Penetapan Upah

-
Sharing Hukum Analisis tentang Kebijakan Upah Minimum di Indonesia dalam kaitannya dengan Pekerjaan atau Penghidupan yang Layak (Pasal 27 ayat 2 UUD 45) Dalam penentuan upah minimum pada suatu daerah terdapat beberapa hal yang patut dikaitkan dengan UUD 45 terutama dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak. 1.        Kebutuhan Hidup Layak sebagai Komponen Penentuan Upah Minimum Penggunaan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam komponen dalam penentuan upah minimum sejah tahun 2005 sudah barang tentu merupakan sinyal yang baik dalam peningkatan kesejahteraan pekerja, terutama setelah sebelumnya hanya menggunakan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Meskipun demikian apabila dilihat pada 4.2. masih banyak daerah yang masih belum memenuhi upah minimum di daerah sebesar KHL. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata rasio upah minimum terhadap KHL yang hanya sebesar 84% atau dengan kata lain masih cukup berada jauh dibawah KHL, meskipun di...
Baca selengkapnya

Sekilas Hukum Pertambangan

-
Sharing Hukum Minyak (Petroleum) berasal dari kata Petro yang berarti Rock (batu) dan Leum yang berarti Oil(minyak). Minyak dan gas sebagian besar terdiri dari campuran carbon dan hydrogen sehingga disebut dengan hydrocarbon yang terbentuk melalui siklus alami dimulai dengan sedimentasi sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang terperangkap selama jutaan tahun yang umumnya terjadi jauh di bawah dasar lautan dan menjadi minyak dan gas akibat pengaruh kombinasi antara tekanan dan temperature yang dalam kerak bumi akhirnya berkumpul membentuk reservoir- reservoir minyak dan gas bumi. (Anonim, 2001). Konsep dasar pengusahaan pertambangan migas di Indonesia adalah pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dinyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kewenangan Negara selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 ayat 2 UUPA No 5 tahun 1960, yang meliputi: a)      Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, ...
Baca selengkapnya