Dasar Hukum dalam Jual Beli

-
Sharing Hukum


Pasal 378 KUHP yang berbunyi ”Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”
Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan “Jual Beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, danpihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.
Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”
Ketentuan KUH Perdata mengenai kuasa adalah sebagai berikut :
  1. Pasal 1793 KUH Perdata :
bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan, Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.
  1. Pasal 1795 KUH Perdata :
Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.
  1. Pasal 1796 KUH Perdata :
Pemberian Kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, atau pun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Ketentuan KUH Perdata mengenai Perjanjian adalah sebagai berikut :
Pasal 1313 KUH Perdata :
Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Pasal 1320 KUH Perdata :
4 syarat sah-nya perjanjian antara lain : kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan/atau suatu sebab yang halal.
Pasal 1335 KUHPerdata, :
suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pasal 1338 KUH Perdata :
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Peraturan Pemerintah Terkait Pertanahan

-
Sharing Hukum 1.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953  Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara 2.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1958  Tentang Pelaksanaan Undang Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir ( Undang Undang No. 1 Tahun 1958 , Lembaran Negara No. 2 Tahun 1958) 3.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959  Tentang Pokok-Pokok Pelaksanan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda 4.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1959  Tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda 5.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1959  Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi 6.          Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1959  Tentang Penentuan Perusahaan Dagang Yang Besar Milik Belanda Beserta Cabang Cabangnya dan Anak Anak Perusahaannya Yang Dikenakan Nas
Baca selengkapnya

Keputusan Menteri No. 78 Tahun 2001 Tentang Pesangon

-
Sharing Hukum KEPUTUSAN MENTERI   TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR :   KEP-78   /MEN/2001 TENTANG PERUBAHAN   ATAS BEBERAPA PASAL KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA   REPUBLIK   INDONESIA NOMOR KEP-150/MEN/2000 TENTANG PENYELESAIAN   PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, DAN GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.       bahwa dalam pelaksanaannya beberapa pasal dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan memerlukan penyempurnaan sehingga beberapa pasal Keputusan Menteri Tenaga Republik Indonesia Nomor KEP- 150/MEN/2000 perlu diubah; b.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputus
Baca selengkapnya

Memilih Menggunakan UMP atau UMK

-
Gambar
Sharing Hukum Pasal 1 : 1.    Upah Minimum  adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. 2.   UMP  adalah Upah Minimum yang  berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. 3.      UMK  adalah   Upah Minimum yang  berlaku di wilayah kabupaten/kota. Sebagaimana gambar diatas maka dapat dilihat bahwa penetapan UMP dan UMK merupakan produk hukum gebernur atau dengan kata lain berlakunya UMP dan UMK atas berlakunya Peraturan Gubernur (PERGUB). Secara teori peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan conflicting regulation (konflik norma) dikenal Asas “ Lex Specialist Derogat Lex Generalis ” atau dalam Bahasa Indonesia disebut hukum yang spesifik mengesampingkan hukum bersifat umum. Melihat kondisi perbedaan besaran UMP dan UMK maka dapat dikatakan bahwa UMK merupakan norma yang spesifik sehingga mengesampingkan UMP yang bersifat umum. Dalam Peraturan Menteri Tena
Baca selengkapnya