Silabus Ujian Profesi Advokat

-


Materi Dasar
1
Fungsi dan Peran Organisasi Advokat
Sejarah dan bentuk-bentuk organisasi advokat di Indonesia;
Fungsi advokat dalam bantuan hukum;
2
Sistem Peradilan Indonesia
Lingkup Peradilan di Indonesia;
Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum;
Metode penemuan hukum;
3
Kode Etik Profesi Advokat
Substansi UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;
Kode Etik Advokat Indonesia;
Dewan Kehormatan Advokat;


MATERI UJIAN PROFESI ADVOKAT

Materi Hukum Acara (Litigasi)
1
Hukum Acara Pidana
Surat Panggilan;
Surat Kuasa Penyidikan;
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka;
Surat Penangguhan penahanan (dalam hal klien akan ditahan);
Acara Persidangan di Pengadilan Negeri, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali;
2
Hukum Acara Perdata
Surat Kuasa;
Macam-macam gugatan :
·        gugatan perdata biasa;
·        gugatan class action/perwakilan;
·        gugatan legal standing;
·        gugatan citizen law suit;
Proses Mediasi;
Persidangan (dalam hal perdamaian tidak tercapai) dengan kemungkinan tergugat tidak hadir;
Persidangan dengan dihadiri para pihak;
upaya hukum dan prosedur pengajuannya :
·        Tingkat Banding;
·        Tingkat Kasasi;
·        Peninjauan Kembali;
·        Verzet;
3
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Surat Kuasa;
Gugatan;
Pemeriksaan persiapan dan perbaikan gugatan;
Panggilan sidang;
Tata acara sidang :
·        Tingkat Pertama (PTUN);
·        Tingkat Banding;
·        Tingkat Kasasi;
4
Hukum Acara Peradilan Agama
Ruang lingkup peradilan agama;
Dasar hukum;
Kompetensi peradilan agama;
Prosedur dan mekanisme berperkara di pengadilan agama;
Produk-produk pengadilan agama : putusan dan penetapan;
5
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi;
Pengertian hak uji materiil dan formal;
Perbedaan pengujian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung;
Para Pihak dan objek sengketa di Mahkamah Konstitusi;
Prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi;
Format Permohonan;
Sifat putusan Mahkamah Konstitusi;
6
Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial
Pengertian dan jenis-jenis perselisihan hubungan industrial;
Hak-hak normatif pekerja;
Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;
Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
Serikat Pekerja;
Cara penyusunan kesepakatan kerja bersama;
7
Hukum Acara Persaingan Usaha
Pemahaman terhadap UU No.5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat;
Dunia Usaha dan Persaingan Tidak Sehat;
Penentuan dan Bentuk larangan (law of reason dan per se illegal);
Prinsip dan substansi larangan persaingan usaha tidak sehat menurut UU No.5 Tahun 1999;
Penggabungan (merger), konsolidasi, dan pengambilalihan (acquisition);
Tugas dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
Prosedur penanganan laporan di KPPU;
Mekanisme penyelesaian persaingan usaha tidak sehat melalui KPPU;
Sifat putusan KPPU dan upaya hukumnya;
8
Hukum Acara Arbitrase dan Alternative Dispute Resolution (ADR)
Surat kuasa;
Pendaftaran gugatan;
Penunjukan/pencalonan arbiter;
Pemberitahuan kepada pihak lawan oleh sekretariat Badan Arbitrase Nasional (BANI)/Badan Arbitrase ad hoc;
Jawaban lawan dan penunjukan arbiter;
Penunjukan arbiter ketua oleh para arbiter melalui BANI, sekaligus pemberitahuan biaya arbiter kepada para pihak;
Acara mediasi;
Replik;
Duplik;
Pembuktian;
Kesimpulan;
Putusan;
Pendaftaran putusan di pengadilan negeri;
Eksekusi
Notes :
Terbuka kemungkinan putusan arbitrase digugat melalui pengadilan negeri. Dalam hal demikian terjadi, berlaku prosedur acara perdata umum.
9
Hukum Acara Pengadilan HAM
Tugas dan wewenang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM);
Dasar hukum Pengadilan HAM;
Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat;
Proses beracara pada Pengadilan HAM;
Perlindungan korban;
Tatacara pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat (menurut Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002);
Apek-aspek pemulihan efektif bagi para korban;
Hak-hak korban;
10
Hukum Acara Pengadilan Niaga
Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga;
Dasar hukum Pengadilan Niaga;
Mekanisme beracara di Pengadilan Niaga;
Hal-hal khusus yang harus diperhatikan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga;


Materi Non Litigasi
1
Perancangan dan Analisa Kontrak
Pengertian, syarat, dan asas-asas kontrak bisnis;
Bentuk-bentuk kontrak bisnis;
Tahapan pembuatan kontrak;
Anatomi kontrak;
Klausula kontrak yang spesifik;
Penyelesaian permasalahan dalam kontrak;
2
Pendapat hukum (legal opinion) dan Uji Kepatutan dari Segi Hukum (legal due diligence)
Pengertian pendapat hukum dan uji kepatutan dari segi hukum;
Ruang lingkup pendapat hukum dan uji kepatutan dari segi hukum;
Prosedur dan mekanisme pembuatan pendapat hukum;
Prosedur dan mekanisme pelaksanaan uji kepatutan dari segi hukum (termasuk obyek yang diperiksa);
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan pendapat hukum dan pelaksanaan uji kepatutan dari segi hukum;
Format dan contoh dari dokumen pendapat hukum dan dokumen uji kepatutan dari segi hukum;
3
Organisasi Perusahaan, termasuk penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisition)
Ruang lingkup aspek hukum korporasi;
Prosedur pendirian Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Comanditer (CV), Perusahaan Dagang (PD), koperasi, Yayasan, dan Perkumpulan;
Dokumen-dokumen dasar korporasi;
Prosedur penunjukan penjabat korporasi dan tugas-tugas dan pertanggungjawabannya;
Pengertian penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisition);

Materi Pendukung
1
Teknik wawancara dengan klien
Tujuan wawancara;
Tempat wawancara;
Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk wawancara;
Struktur wawancara;
Teknik bertanya;
Teknik mendengar;
Menanggapi pertanyaan dari klien;
2
Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum
Hierarki perundang-undangan di Indonesia;
Teknik dan metode penelusuran dokumen hukum;
Tujuan penelusuran dokumen hukum;
Sumber-sumber hukum;
Rancangan dokumen hukum dalam rangka litigasi (surat kuasa, somasi, gugatan, eksepsi, replik, duplik, dokumentasi bukti-bukti, kesimpulan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali);
3
Argumentasi Hukum (Legal Reasoning)
Pengertian dan hakikat argumentasi hukum;
Logika dan argumentasi hukum;
Langkah-langkah masalah hukum;


Materi :
https://bagihukumbm.blogspot.com/2017/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html
https://bagihukumbm.blogspot.com/2017/10/contoh-surat-kuasa.html






Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kaitan Penghidupan yang Layak dengan Penetapan Upah

-
Sharing Hukum Analisis tentang Kebijakan Upah Minimum di Indonesia dalam kaitannya dengan Pekerjaan atau Penghidupan yang Layak (Pasal 27 ayat 2 UUD 45) Dalam penentuan upah minimum pada suatu daerah terdapat beberapa hal yang patut dikaitkan dengan UUD 45 terutama dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak. 1.        Kebutuhan Hidup Layak sebagai Komponen Penentuan Upah Minimum Penggunaan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam komponen dalam penentuan upah minimum sejah tahun 2005 sudah barang tentu merupakan sinyal yang baik dalam peningkatan kesejahteraan pekerja, terutama setelah sebelumnya hanya menggunakan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Meskipun demikian apabila dilihat pada 4.2. masih banyak daerah yang masih belum memenuhi upah minimum di daerah sebesar KHL. Hal ini bisa dilihat dari rata-rata rasio upah minimum terhadap KHL yang hanya sebesar 84% atau dengan kata lain masih cukup berada jauh dibawah KHL, meskipun di...
Baca selengkapnya

Hukum Asuransi

-
Sharing Hukum Artikel dari :  https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dsar-dasar-hukum-asuransi/ .                 DEFINISI DAN UNSUR ASURANSI Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu  evenemen  (peristiwa tidak pasti). Menurut Ketentuan Undang–undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Pebruari 1992 tentang Usaha Perasuransian (“UU Asuransi”), Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan y...
Baca selengkapnya

Perizinan Developer Perumahan

-
Sharing Hukum IZIN PRINSIP Ijin prinsip dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang biasanya dituangkan dalam bentuk surat keputusan bupati/wali kota. Pemerintah daerah mewajibkan setiap perusahaan yang akan mengajukan ijin prinsip memenuhi seluruh persyaratan legalitas suatu badan usahan seperti akta pendirian perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Selanjutnya yang perlu Anda lengkapi adalah uraian rencana proyek yang akan dibangun berikut peta lokasi dan rencana siteplan atau rencana tapak bangunan. Persyaratan lainnya adalah sertifikat tanah dan keterangan jumlah tenaga kerja yang akan digunakan. Setelah semua persyaratan lengkap lalu pemohon mengisi formulir permohonan di kantor pelayanan perijinan. Pada umumnya saat ini setiap daerah sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga pelayanan perijinan dilakukan di satu gedung saja. IZIN LOKASI Menurut Peraturan...
Baca selengkapnya